Kementerian Dalam Negeri telah melakukan verifikasi tentang masalah bendera tersebut. Hasilnya, segera terbit rekomendasi untuk membatalkan bendera eks GAM jadi bendera Aceh.
“Yang jelas (masalah bendera ini harus) menyesuaikan dengan verifikasi yang kita lakukan. Ada 12 poin dari verifikasi itu antara lain, satu, mengenai legal drafter-nya, dan yang kedua, mengenai substansinya,” kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Makassar, Senin (8/4/2013).
Dimintai komentar usai melantik pasangan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’mang menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) di halaman Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sulsel, Jalan Jenderal Sudirman, Makassar, Gamawan menegaskan, tidak boleh ada peraturan yang lebih rendah mengalahkan perundang-undangan yang lebih tinggi.
“Ada aturan yang termuat dalam Undang-Undang nomor 11 tentang Aceh dan PP nomor 7, saya kira itu sudah jelas,” sambung Gamawan.
Kata dia, bahwa poin-poin dalam perjanjian perdamaian antara kelompok separatis GAM dengan pemerintah Indonesia yang dikenal sebagai nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia, pada 15 Agustus 2005 sudah termasuk dalam pertimbangan tersebut.
“Kita memberikan sesuai dengan prosedur hukum itu 14 hari, jadi semua masih dalam proses,” pungkas Gamawan.
Semoga bermanfaat dan jika anda suka dengan artikel ini jangan lupa klik tombol "LIKE" berikut atau dibawah ini:
(source)
0 comments:
Post a Comment